PengertianPolitik, Apa itu ?| Pengertian Politik Secara Umum, Politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, terkhusus pada negara. Pengertian Politik jika ditinjau dari kepentingan penggunanya dimana pengertian politik terbagi atas dua yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan
untukdilakukan. Apa yang dimaksud dengan paradigma di sini adalah model berpikir mengenai arus kekuatan yang signifikan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sebagai suatu komunitas. Dalam hal ini paradigma yang bisa digunakan adalah āparadigma integrasiā dan āparadigma kerakyatanā. Dengan menggunakan
Strategiyang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dan strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini
B MEDIA MASSA DAN KAPITALISME. Terdapat dua asumsi dasar media masa yang melatarbelakangi media massa, yaitu: 1. institusi media menyelenggarakan produksi, reproduksi dan distribusi pengetahuan dalam pengertian serangkaian simbol yang mengandung acuan bermakna tantang pengalaman dalam kehidupan sosial.
dipahamidan dihayati secara utuh dan pada akhirnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Modul ini merupakan substansi awal dari 9 (sembilan) substansi yang harus Anda pelajari dalam Mata Kuliah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Secara khusus, dengan mempelajari modul ini diharapkan Anda menguasai kemampuan: 1.
9 Secara relatif, integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. 10. Adanya dominasi politik. 11. Kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat multikultural bisa punya kekuatan politik yang mengatur kelompok lain. Hal ini jadi bentuk penguasaan (dominasi) dari suatu kelompok kepada kelompok lain.
RelasiNegara dan Rakyat: Kontrak Sosial Sebuah Integritas Bawaan. [Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas ā 2] Pelayanan publik terbentuk dari kegiatan politik yang muncul dari adanya Negara dan warga. Dalam teori dasar pembentukan Negara dinyatakan bahwa negara dibentuk oleh kesepakatan antara sekelompok individu yang memiliki
7 Pada masa orde baru, pengawasan dilakukan pemerintah melalui Bawaslu. Sedangkan pada masa reformasi pengawasan dilakukan pemerintah melalui Bawaslu yang terdiri dari panwaslu, LSM, dan rector UNFREL). 8. Kekuatan politik pada masa orde baru berada di tangan pemerintah sedangkan pada masa reformasi berada di tangan tiap partai politik. 9.
fh19. 3 Macam Integrasi Nasional Integrasi Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya ā Integrasi nasional merupakan sebuah upaya dalam menyatukan berbagai bentuk kerumitan yang ada di suatu negara keanekaragaman termasuk warga negaranya agar memiliki rasa kesatuan dan persatuan sehingga timbul kedamaian dan kesejahteraan. Setiap warga negara di berbagai wilayah, dengan berbagai kondisi ekonomi dan kebudayaan disatukan dalam satu ikatan yaitu menjadi satu bangsa nation. Bangsa merupakan sekumpulan orang yang memiliki pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama, kita Bangsa Indonesia dulunya pernah dijajah selama 350 tahun hingga dilanjutkan oleh Jepang. Berkat adanya persatuan dan kesatuan maka para Pahlawan kita mampu membuang bangsa kita merdeka. Untuk itulah semangat persatuan dan kesatuan ini harus terus kita jaga, karena perjuangan tidak selesai sampai merdeka saja. Justru tugas kita lebih berat yaitu mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa yang terdapat pada Pancasila dan UUD 1945. Pengertian Integrasi Nasional Intregasi dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti suatu pembaruan hinggan menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi dapat terjadi secara horizontal maupun secara vertikal. Sedangkan Integrasi budaya mempunyai arti suatu adaptasi penyesuaian antara unsur kebudayaan yang masing-masing berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi dalam kehidupan di masyarakat. Integrasi nasional adalah sebuah wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa di kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Higgins Menurut Higgins Integrasi nasional suatu proses penyatuan kelompok budaya dan sosial pada satu kesatuan wilayah dan identitas nasional. Semua itu mengarah pada pembentukan wewengan kekuasaan nasional atas unit-unit politik yang lebih kecil kelompok sosial. 2. Dr Nazaruddin Sjamsuddin Integrasi nasional yaitu proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua bidang kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi serta budaya. 3. J. Soedjati Djiwandono Menurut J. Soedjati integrasi nasional adalah suatu cara tentang bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti yang luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Apabila tidak maka dapat membahayakan persatuan nasional. Integrasi nasional dapat dibagi menjadi tiga aspek yaitu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Pendapat integrasi nasional dibagi menjadi tiga adalah berdasarkan Suroyo 2002, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi dan integrasi sosial budaya. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing jenis dari integrasi nasional. 1. Integrasi Politik Aspek pertama dalam integrasi nasional adalah kaitannya dengan politik. Dalam hal ini integrasi politik terbagi menjadi dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Integrasi politik pada dimensi vertikal merujuk pada hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara pejabat dengan rakyat agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok dan saling bekerjasama untuk menciptakan politik yang partisipatif. Sedangkan integrasi politik pada dimensi horizontal merujuk hubungan antar masyarakat, antara daerah, antara suku, umat beragama, antar kelompok dan golongan masyarakat indonesia. Terkait dengan integrasi politik, Myron Winer telah mengemukakan bahwa integrasi nasional yang juga sebagai integrasi politik dibagi menjadi 5. Baca lebih lanjut di Jenis-jenis Integrasi Nasional Menurut Myron Weiner 2. Integrasi Ekonomi Jenis integrasi nasional yang kedua adalah integrasi ekonomi. Maksud dari integrasi ekonomi ini proses menyatukan berbagai daerah guna memenuhi kebutuhan hidup rakyat, dengan kata lain masing-masing daerah saling membutuhkan, saling membantu dalam menciptkan kesejahteraan rakyat. Semisal di daerah pegunungan yang kaya akan hasil sayuran mengirim ke kota, kemudian dari kota mengirim bahan-bahan rumah tangga yang lain. Integrasi ekonomi juga dapat tercipta melalui penarikan pajak, daerah-daerah dengan hasil yang meilmpah dapat membantu daerah-daerah yang tertinggal dari segi ekonomi. Dengan adanya integrasi ekonomi ini kemudian membuat dilakukannya penghapusan pencabutan hambatan-hambatan antara daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya, misal peraturan, norma, prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. 3. Integrasi Sosial Budaya Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Faktor Pendorong dan Penghamba Integrasi Nasional di Indonesia 1. Faktor pendorong terbentuknya integrasi nasional di Indonesia Faktor pendorong ini diperlukan agar integrasi nasional dapat mencapai kekuatan dan kesatuan yang optimal. Faktor faktor pendorong tersebut antara lain kepercayaan & toleransisikap saling pengertian dan juga sikap saling perhatianfundamentalisme dan keterbukaan 2. Faktor faktor penghambat integrasi nasional di Indonesia Setelah membahas faktor yang menjadi pendorong, saatnya kita menuju faktor yang menghambat terjadinya integrasi nasional khususnya di wilayah Indonesia. Apa sajakah faktor-faktor tersebut? Berikut ini kami sebutkan Masyarakat Indonesia yang bermacam-macam bila dilihat dari budayanya, tingkah lakunya, bahasa yang digunakan, agama yang dianut, ras, dan lain ancaman, tantangan, hambatan dan juga gangguan yang dapat mengancam kesatuan, keutuhan dan persatuan bangsa. Ancaman ini bisa berasal dari dalam dan juga bisa berasal dari wilayah negara kita, negara kita adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan meratanya pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia, hal ini menyebabkan timbulnya rasa iri, tidak puas, gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, unjuk rasa dan lain paham āetnosentrismeā di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa nilai-nilai budaya bangsa akibat terlalu kuatnya pengaruh dari budaya luar asing yang kebanyakan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita Demikian artikel mengenai 3 macam integrasi nasional yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi dan integrasi sosial budaya. Semoga bermanfaat.
Pengertian Integrasi Nasional Pengertian Integrasi Nasional Menurut Para Ahli ane. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin ii. J. Soedjati Djiwandono 3. Myron Weiner 4. Howard Wriggins Faktor Pendorong Integrasi Nasional Faktor Penghambat Integrasi Nasional Syarat Integrasi Nasional Jenis Integrasi Nasional Contoh Integrasi Nasional Pengertian Integrasi Nasional Apa itu integrasi nasional national integration? Pengertian Integrasi Nasional adalah suatu upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial di dalam satu wilayah sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis di dalam Negara Kesatuan Republik Republic of indonesia NKRI dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa yakni bangsa Indonesia. Integrasi bangsa dapat dilihat secara politis dan secara antropologis. Pengertian Integrasi Nasional secara Politis adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial di dalam kesatuan wilayah nasional yang kemudian membentuk identitas nasional. Pengertian Integrasi Nasional secara Antropologis adalah proses penyesuaian berbagai unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga terjadi keseresaian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai keanekaragaman yang ada di Indonesia sudah seharusnya dipelihara dan dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Jangan menjadikan perbedaan sebagai pertentangan karena perbedaan dan keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia. Baca juga Pengertian Wawasan Nusantara Pengertian Integrasi Nasional Menurut Para Ahli Agar lebih memahami apa arti integrasi nasional, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini one. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin Menurut Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, pengertian Integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. 2. J. Soedjati Djiwandono Menurut J. Soedjati Djiwandono, arti kata Integrasi nasional adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Integrasi nasional bangsa indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi, dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. three. Myron Weiner Menurut Myron Weiner, integrasi bangsa adalah proses penyatuan dari berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. four. Howard Wriggins Menurut Howard Wriggins, integrasi bangsa adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu kesatuan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Baca juga Pengertian Aliansi Faktor Pendorong Integrasi Nasional Berikut ini adalah beberapa faktor pendorong terjadinya national integration Adanya faktor sejarah sehingga timbul rasa senasib dan seperjuangan. Semua kalangan masyarakat Indonesia memiliki keinginan untuk bersatu, seperti yang tertuang pada Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Timbulnya rasa cinta tanah air yang ditunjukkan pada masa perjuangan merebut kemerdekaan, hingga mengisi kemerdekaan. Adanya rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara seperti yang ditunjukkan oleh para pahlawan yang gugur selama masa perjuangan kemerdekaan. Konsensus nasional di dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila serta UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Baca juga Pengertian Globalisasi Faktor Penghambat Integrasi Nasional Berikut ini adalah beberapa faktor penghambat national integration Keanekaragaman budaya, bahasa daerah, agama, ras, dan berbagai perbedaan lainnya menjadi faktor penghambat proses national integration. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan kepulauan dan dikelilingi lautan yang luas juga menjadi penghambat integrasi bangsa. Ketimbangan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah telah menimbulkan rasa tidak puas. Masih banyaknya konflik berunsur SARA Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan, gerakan separatisme dan kedaerahaan, domenstrasi, juga menjadi faktor penghambat integrasi. Paham etnossentrisme yang masih dimiliki oleh beberapa suku sehingga menonjolan kelebihan daerahnya dan meremehkan budaya suku bangsa yang lain. Syarat Integrasi Nasional Berikut ini adalah beberapa syarat integrasi bangsa Adanya kesadaran anggota masyarakat bahwa dibutuhkan hubungan satu dengan yang lain agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Anggota masyarakat sepakat tentang norma dan nilai sosial yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat. Adanya norma dan nilai sosial yang berlaku sebagai aturan dan pedoman dalam proses integrasi masyarakat. Jenis Integrasi Nasional Mengacu pada penjelasan definisiintegrasi bangsa di atas, adapun beberapa jenis integrasi nasional adalah sebagai berikut Integrasi Asimilasi; merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Integrasi Akulturasi; merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Integrasi Normatif; terjadi karna keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah terbentuk. Integrasi Instrumental; terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antar individu dalam lingkungan masyarakat, misalnya keseragaman pakaian. Integrasi Ideologis; terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual/ ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. Integrasi Fungsional; terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. Integrasi Koersif; terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Contoh Integrasi Nasional Mengacu pada penjelasan di atas, berikut ini adalah beberapa contoh integrasi nasional di Republic of indonesia Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah TMII di Djakarta oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1976. Di lokasi TMII tersebut terdapat rumah adat dan aneka macam budaya dari seluruh provinsi Indonesia. Sikap menghargai dan toleransi terhadap antar umaat beragama di Republic of indonesia. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat Indonesia yang menghargai perbedaan agama. Sikap menghargai dan merasa memiliki kebudayaan yang berasal dari daerah lain, bahkan mempelajari kebudayaan dari daerah yang berbeda. Baca juga Pengertian Kemiskinan Demikianlah penjelasan ringkas mengenai pengertian integrasi nasional bangsa Indonesia, faktor pendorong dan penghambat, syarat, jenis-jenis, serta contohnya. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu.
Direktur Riset dan Pusat Data InMind Institute Fitriyah Nur Fadilah, merangkum faktor penghambat dan penguat integrasi politik menurut Nazaruddin Sjamsuddin dalam bukunya yang berjudul Integrasi Politik di Indonesia Dalam buku Integrasi Politik di Indonesia ini Nazaruddin Sjamsuddin menguraikan mengenai penyebab dari masalah integrasi politik yang menimpa Indonesia pada era 1950-an. Di mana pada saat itu ada berbagai gerakan di daerah-daerah seperti Aceh, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi Selatan ataupun Papua yang melakukan pemberontakan terhadap Indonesia. Nazaruddin berupaya mengemukakan analisis yang berbeda dibandingkan peneliti-peneliti lainnya untuk melihat gerakan-gerakan di daerah yang berupaya untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sebelum lebih jauh menguraikan mengenai permasalahan integrasi politik di dalam Indonesia, Nazaruddin menguraikan mengenai pengertian integrasi politik yang digunakannya di dalam buku ini. James J. Coleman dan Carl G. Roseberg melihat integrasi politik sebagai bagian dari integrasi nasional yang memiliki dua dimensi yakni vertikal elit-massa dan horizontal atau teritorial. Menurut ilmuwan ini, integrasi politik bersifat vertikal, yang bertujuan untuk menjembatani perbedaan yang mungkin ada antara elit dan massa. Adapun integrasi horizontal bertujuan untuk mengurangi ketegangan akibat rasa keaderahan sehingga tercipta masyarakat politik yang homogen. Sementara sebagian dari ilmuwan lain melihat integrasi nasional memiliki arti yang sama dengan integrasi teritorial seperti yang dikemukakan Coleman dan Rosberg. Akan tetapi Claude Ake menolak istilah integrasi nasional dan lebih memilih integrasi politik. Senada dengan Ake, Nazaruddin juga lebih cenderung terhadap istilah integrasi politik, sebab menurutnya integrasi politik tidak hanya sebatas hubungan mempersatukan antara elit dengan massa saja. Secara definisi, menurut Nazaruddin integrasi politik merupakan suatu proses integrasi yang mengandung bobot politik dan karenanya prosesnya bersifat politik. Integrasi politik bisa mencakup bidang vertikal maupun horizontal. Sehingga integrasi politik melibatkan dua hal, pertama, membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara. Dalam hal ini rakyat mengakui dan mematuhi hak-hak yang dimiliki oleh negara. Kedua, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik anggota masyarakat. Merujuk pada Weiner, terdapat dua strategi yang dapat ditempuh untuk mengatasi kedua masalah tersebut, yakni asimilasi dan persatuan dalam keanekaragaman di Indonesia dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Asimilasi adalah dijadikannya kebudayaan suku yang dominan di sebuah negara sebagai kebudayaan nasional. Sedangkan bhineka tunggal ika menyiratkan bahwa pembentukan kesetiaan nasional tidak menghilangkan kebudayan kelompok minoritas. Selain itu, kematangan budaya politik sebuah bangsa merupakan seuatu prakondisi penting bagi terbentuknya integritas politik sebuah bangsa. Jika merujuk pada Almond dan Verba, kematangan suatu budaya politik sangat berkesesuaian dengan struktur politik dan kebudayaan. Berbagai teori mengenai integrasi politik di atas menurut Nazaruddin sangat berguna untuk menganalisis permasalahan integrasi politik yang dialami Indonesia pada tahun 1950-an. Dari sejarah pembentukan Indonesia bisa dibilang yang mempersatukan sebuah daerah dengan daerah yang lain di Indonesia adalah adanya persamaan dijajah oleh Belanda. Sehingga sebagai sebuah negara yang multi etnis, di awal-awal tahun pertamanya, secara budaya politik Indonesia memang belum matang. Rakyat belum mampu menerima struktur politik yang baru terbentuk, sementara mereka masih berada di bawah pengaruh nilai-nilai tradisional mereka. Dengan menggunakan konsep Coleman dan Rosberg mengenai integrasi vertikal dan horizontal, Liddle mengidentifikasikan dua jenis halangan integrasi yang dihadapi oleh negeri ini. Pertama, pembelahan horizontal akibat perbedaan suku, ras, agama dan geografi. Secara kesukuan misalnya, Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa. Dalam hal agama, penduduk Indonesia juga memiliki keragaman agama. Kedua, hambatan yang bersifat vertikal yakni perbedaan antara elit dan massa. Kaum elit di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dari kaum massa dengan gaya hidup ini akan mengakibat terciptanya jurang komunikasi, baik dalam hal perbedaan kepentingan ataupun perbedaan pola berfikir. Meski potensi perpecahan secara horizontal dan vertika telah ada sejak lama di Indonesia, namun adanya perasaan senasibā dan ingin memiliki masa depan yang sama telah menumbuhkan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Sehingga kemudian dengan nasionalisme itulah rakyat Indonesia mampu bersatu di bawah naungan bendera merah putih. Akan tetapi setelah Indonesia terbentuk, kembali muncul semangat kedaerahan. Sehingga bisa dikatakan nasionalisme dan patriotisme hanya mampu mengusir penjajah namun tidak mampu untuk mengintegrasikan Indonesia. Ada berbagai perspektif ilmuwan yang mencoba menganalisis keadaan yang mengancam integrasi politik di Indonesia pada tahun 1950-an yang diuraikan oleh Nazaruddin dalam bukunya. Jika merujuk pada Nawawi, ia melihat bahwa kesukuan dan stagnasi dan diperparah oleh dampak penjajahan merupakan akar dari regionalism yang terjadi di Ambon. Sedangkan Herbert Feith melihat bahwa kurangnya integrasi ini kaena dua budaya politik yakni aristokrasi jawa dan kewiraswastaan Islam, yakni adanya benturan antara ideologi-ideologi Pancasila dan Islam. Sedangkan Hans O. Schmit melihat sumber konflik dikarenakan perbedaan kepentingan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Sedangkan Nazaruddin sendiri melihat meski memiliki teori-teori yang dikemukakan oleh sejumlah peneliti tersebut memiliki keunggulan, namun kesemua teori tersebut tidak mampu menggambarkan penyebab kemunculan konflik-konflik politik di Indonesia. Teori-teori tersebut hanya cocok untuk sebuah daerah namun tidak mampu menggambarkan daerah yang lain. Oleh karenanya, Nazaruddin mengemukakan tesis-nya sendiri untuk menguraikan permasalahan integrasi politik di Indonesia. Menurutnya ada tiga hal yang perlu dilihat untuk memahami masalah integrasi di Indonesia. Pertama, masalah integrasi politik timbul sebagai konsekuensi dari dimobilisasinya sebagian besar rakyat dan penyebaran senjata di dalam revolusi nasional. Sehingga kemudian meningkatnya komunikasi sosial antara kelompok-kelompok etnis tidak mampu meningkatkan kesadaran nasional. Bahkan memperkuat kesukuan dan kedaerahan. Nasionalisme kemudian tidak mampu menghilangkan prasangka di antara kelompok-kelompok etnis karena pertama, nasionalisme di dalam masyarakat yang majemuk cenderung untuk mempertegas pembelahan-pembelahan dan mempertentangkan antara satu suku dengan lainnya. Kedua, watak nasionalisme itu sendiri yang hanya melihat permasalahan kedudukan negara terhadap negara lain tanpa mampu menghadapi permasalahan kesukuan. Sedangkan permasalahan kedua dari integrasi politik di Indonesia adalah adanya sentralisasi birokrasi yang dijalankan kabinet 1950-an sehingga tidak mendorong integrasi, justru menambah kemarahan di beberapa daerah. Ini dapat dipahami karena di daerah mengalami kekurangan sumber daya yang memadai untuk mengurus birokrasi. Oleh karenanya pemerintah saat itu memakai kebijakan asimilasi ala Weigner meski slogan nasionalnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Adapun faktor ketiga adalah tidak adanya satu partai politik yang mampu mengintegrasikan kekuatan politik yang beraneka warna Herbert Feith membagi lima aliran politik Indonesia saat itu dimana tampak kelima aliran tersebut tidak terhubung satu dengan lainnya sehingga tidak mampu ada yang menjembatani ataupun mempersatukan kelima ideologi tersebut. Lihat lebih lengkap dalam buku Herbert Feith dan Lance Castles, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Sebab dalam demokrasi partai politik memiliki dua peranan sekaligus yakni sbeagai penyalur konflik dan instrumen integrasi. Dari empat partai utama yang ada di tahun 1955 yakni Masyumi, NU, PKI dan PNI. Dari keempat partai tersebut, hanya Masyumi yang memiliki pengaruh hampir tersebar di seluruh nusantara. Sementara ketiga partai lainnya hanya memiliki basis di Jawa. Menurut Nazaruddin keberhasilan Masyumi dalam mendapatkan dukungan yang menyebar tersebut dikarenakan gabungan antara integrasi dengan apirasi etnis yang dilakukan partai tersebut. Sehingga dari pengalaman Masyumi dapat dilihat bahwa keberhasilan ideologi dalam integrasi lebih ampuh jika dipadukan dengan kemampuan menyerap asipirasi daerah. Secara umum Nazaruddin mengeksplorasi permasalahan integrasi yang dimiliki oleh Indonesia dengan sangat baik dan komprehensif. Tidak seperti pemikir lain yang hanya melihat konflik-konflik di Indonesia secara parsial, sehingga teorinya hanya mampu menjelaskan sejumlah kasus di Indonesia tanpa mampu menjelaskan kasus lainnya. Maka Nazaruddin mampu untuk melihat secara komprehensif permasalahan substansial yang sebenarnya dihadapi Indonesia dalaam konflik integrasi politik. Sehingga kemudian tesisnya tersebut mampu menjelaskan masalah ini secara keseluruhan. Akan tetapi terdapat pula kritik terhadap tulisan Nazaruddin. Dari segi pembahasan, Nazaruddin terlampau banyak melakukan pendahuluan dalam eksplorasi teori-teori yang hendak ia gunakan. Tetapi kemudian ketika dalam level analisis, hanya sedikit ulasan mengenai teori tersebut dalam menjelaskan analisis yang dikemukakannya. Selain itu terdapat kontradiktif antara pernyataannya dengan data yang ia kemukakan. Dalam hal ini ketika ia mengungkapkan bahwa salah satu masalah integrasi politik timbul di Indonesia karena tidak adanya partai politik yang mampu mengintegrasikan kekuatan politik yang aneka warna. Namun kemudian Nazaruddin menjabarkan mengenai kekuatan Masyumi yang mampu mendapat dukungan dari hampir seluruh wilayah nusantara. Inilah yang dimaksudkan dengan adanya kontradiksi tersebut. Seharusnya jika ingin memperkuat argumentasinya Nazaruddin memberikan penjabaran lebih lanjut bahwa meskipun Masyumi mendapatkan dukungan dari masyarakat luas, namun belum mampu mengintegrasikan politik di Indonesia. Adapun merujuk pada Indonesia di Orde Baru, untuk mengintegrasikan wilayah Indonesia, Soeharo mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sentralistis bahkan represif. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih cenderung untuk melakukan homogenisasi ketimbang mengakomodasi perbedaan. Salah satu bukti konkritnya adalah ketika diharuskannya pemakaian baju bagi suku Asmat di Papua, yang ternyata justru menimbulkan masalah. Meski demikian, kebijakan-kebijakan yang represif tersebut ternyata tidak mampu meredam konflik integrasi di Indonesia. Di sejumlah gerakan daerah masih melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat seperti GAM di Aceh ataupun OPM di di Papua. Baru di masa reformasi, pemerintah pusat mulai mengakomodasi keinginan daerah dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah. Dan terbukti bahwa integrasi politik justru menguat ketika pemerintah daerah mampu mengakomodasi keinginan di daerah. Namun tidak dipungkiri masih banyak kebijakan-kebijakan yang berbau homogenisasi dan tidak mengakomodasi kepentingan daerah. Salah satu contoh konkrit adalah kebijakan kurikulum pendidikan 2013 yang menghilangkan pelajaran muatan lokal yang bermanfaat untuk melestarikan pengetahuan mengenai kedaerahan. Tentu hal ini merupakan langkah mundur dalam menuju integrasi politik Indonesia. sumber gambar Hits 3130
